Presiden Yoon Suk Yeol dari Korea Selatan telah ditangkap dengan tuduhan mendalangi kudeta di bawah Deklarasi Darurat Militer 3 Desember, 43 hari setelah pemberlakuannya.
Pada tanggal 15 Januari, pukul 10:33 pagi KST, para penyelidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dan polisi memasuki kediaman kepresidenan di Hannam-dong, Seoul, untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon.
Ini merupakan upaya kedua untuk melaksanakan surat perintah tersebut setelah upaya yang gagal pada tanggal 3 Januari lalu. Dalam upaya pertama, tim yang terdiri dari 100 orang, yang terdiri dari 20 penyelidik CIO dan 80 petugas polisi, menghadapi perlawanan dari lebih dari 200 anggota Pasukan Pengamanan Presiden (PSS) dan personil militer. Tim tidak dapat menembus barikade kendaraan yang menghalangi akses ke kediaman tersebut.
Sebaliknya, upaya kedua melibatkan operasi yang jauh lebih besar. Satuan tugas investigasi gabungan, yang terdiri dari penyelidik CIO dan satuan tugas khusus Badan Kepolisian Nasional untuk investigasi darurat militer, mengerahkan 54 unit polisi anti huru-hara, dengan total sekitar 3.200 personel.
Rincian Penangkapan
- Operasi Dini Hari: Satgas memulai operasi mereka pada dini hari, berhasil menerobos lapisan ketiga penghalang keamanan yang mengarah ke kediaman presiden.
- Perlawanan Minimal: Petugas keamanan di kediaman presiden tidak memberikan perlawanan yang berarti dibandingkan dengan upaya pertama, sehingga para penyelidik dapat memasuki tempat tersebut dengan relatif cepat.
- Penggunaan Peralatan: Polisi menggunakan tangga dan membongkar kawat berduri untuk mengatasi barikade yang dipasang oleh PSS.
Operasi ini juga mencakup penyerahan surat perintah penangkapan untuk Kim Seong-hun, Wakil Direktur Dinas Keamanan Presiden, dan Lee Kwang-woo, Direktur Biro Perlindungan Presiden.
Pada tanggal 3 Desember 2024, Presiden Yoon mengumumkan darurat militer, mengutip ancaman dari “kekuatan komunis Korea Utara” dan “kekuatan anti-negara pro-Utara dalam negeri.” Dalam pengarahan darurat pada larut malam, Yoon menyatakan, “Untuk melindungi Republik Korea dari ancaman pasukan komunis Korea Utara dan membasmi faksi-faksi anti-negara pro-Utara yang mengancam tatanan demokrasi kita yang bebas, saya menyatakan darurat militer.”
Langkah ini memicu kontroversi yang signifikan dan tuduhan penyalahgunaan kekuasaan serta tindakan inkonstitusional, yang mengarah pada penyelidikan atas tindakan Yoon.